IPKN Diharapkan dapat Meningkatkan Profesionalitas dan Kinerja Pemeriksa Keuangan Negara

Ketua BPK Agung Firman Sampurna memberikan sambutan dalam kegaiatan pelantikan para ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur periode 2020-2023 yang diselenggarakan pada Selasa (9/6/2020) di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta.

“Dalam melakukan pemeriksaan pada masa pandemi Covid-19, adaptasi terhadap prosedur pengujian memang diperlukan akan tetapi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tetap dipatuhi”, ungkap Ketua BPK.

Merespon kebutuhan situasi ini, BPK telah melakukan berbagai upaya diantaranya menyusun dan menetapkan prosedur pemeriksaan dalam keadaan darurat untuk merespon kebijakan negara yang mengharuskan sebagian besar pekerjaan dilakukan di rumah (work from home). Tiga hal yang mengemuka dalam situasi pandemi Covid-19 adalah pembatasan fisik, sosial dan meningkatnya intensitas pengunaan teknologi informasi. Ketiga hal inilah yang akan membentuk tatanan normal baru (new normal).

Selain itu Ketua BPK mengharapkan para Ketua IPKN Wilayah yang telah dilantik dapat memimpin IPKN di wilayahnya dengan baik, sehingga keberadaan organisasi profesi ini semakin dapat mendukung peningkatan kompetensi pemeriksa keuangan negara. Profesionalitas dan tentunya kinerja dari para pemeriksa keuangan negara termasuk menjadi sarana membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang mengedepankan akuntabilitas untuk semua atau accountability for all.

“Jika akuntabilitas untuk semua dapat diterapkan kami yakin pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang bersih dan akuntabel dapat tercapai sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia” ungkap Ketua BPK.

Pembentukan IPKN bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara. IPKN menyelenggarakan kegiatan antara lain mengembangkan standar pemeriksaan, mengembangkan metodologi, teknik, dan pendekatan-pendekatan serta praktik pemeriksaan yang baik, menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesi bagi anggota, menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi masyarakat, dan melakukan kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup nasional dan internasional.

Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 250 orang peserta dilakukan dengan dua metode yaitu dengan hadir secara langsung yang dillakukan dengan protokol kesehatan yang sangat disiplin dan dengan secara virtual dengan media telekonferensi.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN) yang juga merupakan Anggota V BPK Bahrullah Akbar melantik para ketua IPKN wilayah ini terdiri dari tiga wilayah. Pertama, para Ketua IPKN Wilayah di Wilayah Barat meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Kedua, para Ketua IPKN Wilayah di Wilayah Tengah, yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan ketiga, para Ketua IPKN Wilayah di Wilayah Timur, yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua.

Setelah kegiatan pelatikan, IPKN menggelar Seminar dengan topik “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19”. Seminar ini menghadirkan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Mardiasmo sebagai narasumber. Para narasumber menjelaskan bagaimana kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK terhadap keuangan negara serta peran APIP dalam mengawal tata kelola keuangan negara di masa pandemi Covid-19. Di acara tersebut juga dilakukan penyerahan seritifikat CSFA (Certified State Finance Auditor) Recognition kepada Kepala BPKP dan Ketua IAI. CSFA merupakan sertifikat profesi di bidang pemeriksaan keuangan negara sebagai pengakuan atas profesionalisme para pemeriksa keuangan negara.

Pelantikan Ketua Wilayah Organisasi Profesi Pemeriksa Keuangan Negara IPKN

Setelah IPKN diresmikan pada 20 Februari 2020 oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dibentuklah struktur organisasi IPKN yang terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Pengurus Nasional, Dewan Pengarah, Dewan Pakar, Pengurus wilayah, dan Alat Kelengkapan Kepengurusan. Untuk pelaksanaan kegiatan dan fungsi organisasi IPKN di daerah-daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Para Ketua IPKN Wilayah di Wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pelantikan para ketua IPKN Wilayah Barat, Tengah, dan Timur periode 2020-2023, pada hari ini (9/6) di Auditorium Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut Ketua BPK berharap agar para Ketua IPKN Wilayah dapat memimpin dengan baik sehingga keberadaan organisasi profesi ini semakin mendukung peningkatan kinerja pemeriksa keuangan negara. “Selain itu juga menyebarluaskan gagasan accountability for all yang jika diterapkan, saya yakin pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang bersih dan akuntabel dapat tercapai,” jelasnya.

IPKN Wilayah akan menjadi alat kelengkapan IPKN yang melaksanakan kegiatan di daerah dalam rangka pengembangan profesi anggota di daerah, IPKN Wilayah juga menyinergikan kerjasama pemeriksa dan pengawas di daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN) yang juga merupakan Anggota V BPK Bahrullah Akbar, para ketua IPKN wilayah ini terdiri dari tiga wilayah. Pertama, para Ketua IPKN Wilayah di Wilayah Barat meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Kedua, para Ketua IPKN Wilayah di Wilayah Tengah, yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan ketiga, para Ketua IPKN Wilayah di Wilayah Timur, yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua.

Setelah kegiatan pelatikan, IPKN menggelar Seminar dengan topik “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19”. Seminar ini menghadirkan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Mardiasmo. Para narasumber menjelaskan bagaimana kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK terhadap keuangan negara dan peran APIP dalam mengawal tata kelola keuangan negara di mas pandemi Covid-19. Di acara tersebut juga dilakukan penyerahan seritifikat CSFA (Certified State Finance Audit) Recognition kepada Kepala BPKP dan Ketua IAI. CSFA merupakan sertifikat profesi di bidang pemeriksaan keuangan negara sebagai pengakuan atas profesionalisme para pemeriksa keuangan negara.

Webinar “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19”

Anggota V BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A. , CPA, CSFA, dalam kapasitasnya sebagai Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Ketua Umum Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN), tampil sebagai pembicara dalam acara Webinar bertema “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19”. Webinar yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Doktor Angkatan VI IPDN ini, dilakukan secara live teleconference menggunakan aplikasi zoom, pada hari Sabtu, 16 Mei 2020, mulai pukul 14.00-16.00 WIB. Acara ini juga dapat disaksikan melalui streaming youtube.

Turut hadir sebagai pembicara antara lain Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan, Dosen IPDN & Direktur STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen BAKD Kemendagri, Dr. (Cand) Arsan Latif, M.Si., Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Dr. (Cand) Didik Sasono Setyadi, S.H., M.H., Bupati Tabalong, Dr. (Cand) H. Anang Syakhfiani, M.Si serta Dr. (Cand) Husin Ansari, ME selaku Moderator.

Acara ini diawali dengan sambutan oleh Direktur Program Pasca Sarjana IPDN, Dr. Sampara Lukman,. MA, yang dilanjutkan dengan penyampaian paparan dari para pembicara. Dalam acara webinar ini, Anggota V menyampaikan paparan tentang “Aspek Audit Pengelolaaan Keuangan”

Link Youtube

Talk Show Online “BPK & Keuangan Negara di Era Covid-19”

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan/Ketua Umum Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN), Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A. , CPA, CSFA, menjadi salah satu narasumber pada acara Talk Show OnlineBPK & Keuangan Negara di Era Covid-19” di Jakarta, Jumat (1/5/2020). Acara talkshow ini diselenggarakan oleh Kopertip Indonesia bekerja sama dengan Seameo Center Kemendikbud. Talk show ini dilaksanakan secara teleconference dengan bantuan aplikasi Zoom dan dapat disaksikan secara streaming melalui channel Youtube Kopertip Broadcast, serta dihadiri oleh berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi dan pemerintahan, termasuk para pemeriksa internal BPK.

Turut hadir pula Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, MA., Ph.D selaku narasumber, dan Dosen FPIK Universitas Diponegoro, sekaligus Pembina Kopertip (Konsorsium Perguruan Tinggi Provider Indonesia), Dr. rer.nat AB. Susanto, M.Sc.,  selaku Moderator.

Pada kesempatan tersebut, Anggota V BPK RI menyampaikan paparan mengenai Strategi dan Implementasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Dalam Kondisi Pandemic Covid-19. Dalam paparannya, Anggota V BPK RI menjelaskan tentang SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analysis atas Pemeriksaan Laporan Keuangan di tengah Pandemic Covid-19. Beliau menegaskan bahwa segala keterbatasan yang terjadi akibat wabah Covid-19 ini, bukanlah sebuah alasan bagi pemerintah daerah untuk berleha-leha saat dilakukan pemeriksaan keuangan. Hal ini diakui sebagai salah satu threats (ancaman) dalam SWOT analysis beliau, yang dapat mengakibatkan waktu pemeriksaan menjadi lebih lama, sehingga BPK terus mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun dan menyampaikan hal yang menjadi pokok pemeriksaan BPK. Ancaman ini terkait langsung dengan weakness yang diakibatkan oleh Covid-19, dengan tidak dapat dilaksanakannya beberapa prosedur pemeriksaan, antara lain tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik, wawancara langsung dan pengumpulan dokumen yang valid.

Berdasarkan analisis tersebut BPK perlu menerapkan Strategi Pemeriksaan dalam Kondisi Pandemic Covid -19, yaitu pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan pola Work From Home (WFH), melakukan komunikasi dengan stakeholder, menerapkan prosedur alternatif, dan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemeriksaan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemeriksaan Laporan Keuangan meliputi Penerapan Teknik audit berbantuan komputer (SA 315 par A83, SA 330 par A16), Pendokumentasian kertas kerja pemeriksaan secara elektronis (SA 230), dan Pemanfaatan aplikasi untuk pengendalian mutu audit atas laporan keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemeriksaan Laporan Keuangan dapat diterapkan dalam bentuk Optimalisasi Pemanfaatan Online Platform yaitu Portal e-audit, Aplikasi SiAPLK, Aplikasi Monitoring LKPD.

Dalam Talkshow ini juga dilakukan sesi Tanya Jawab antara Peserta dan Narasumber. Anggota V menjawab pertanyaan peserta tentang perlu tidaknya pembatasan lingkup pemeriksaan saat wabah Covid-19 karena keterbatasan akses komunikasi dan hambatan lainnya. Beliau mengulangi penjelasan tentang strengths yang dimiliki BPK, yaitu telah dilakukannya pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu, beliau menyatakan tidak dilakukan pembatasan lingkup pemeriksaan, maupun integritas dan profesionalisme pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, tetapi terbatasi oleh lingkup pekerjaan secara Work From Home. BPK telah mengeluarkan pedoman pemeriksaan di era Covid-19 dan juga melalui pembangunan sistem informasi dan inovasi pemeriksaan oleh Biro TI yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

Dalam kesempatan ini, Anggota V juga menjelaskan tentang Accountability for All yang mendorong tata kelola keuangan negara yang semakin transparan dan akuntabel melalui IPKN, dengan melaksanakan sertifikasi para pemeriksa internal dan eksternal.  Sebagai bentuk dari Accountability for All ini, terdapat 35 Kantor Akuntan Publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pada sesi Talkshow ini juga diperkenalkan Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) kepada peserta yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal IPKN, Gunarwanto S.E., M.M., Ak. , CSFA .

Pada sesi kedua, Narasumber Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, MA., Ph.D mengangkat tema Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Covid-19. Beliau menjelaskan antara lain tentang dampak Pandemic Covid-19 di Indonesia, fleksibilitas APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara, dan pengawasan transparansi & akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di era Covid-19.

Talk show ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Strategi dan Implementasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Dalam Kondisi Pandemic Covid-19 dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Covid-19.

Materi Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, MA., Ph.D
Materi Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A. , CPA, CSFA
Pamflet acara Talk Show
Link Youtube Kopertip Broadcast

Ketua BPK Resmikan Organisasi Profesi Pemeriksa Keuangan Negara

JAKARTA, Humas BPK – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna meresmikan dan mengukuhkan Dewan Pengurus Nasional organisasi pemeriksa keuangan negara yang dinamakan Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN), di Kantor Pusat BPK, pada Kamis (20/2/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Isma Yatun, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar, Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Daniel Lumban Tobing, Ketua BPK periode 2009 – 2014, Hadi Poernomo, Ketua BPK Periode 2017 – 2019, Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Mardiasmo serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK.

IPKN adalah organisasi profesi bagi para pemeriksa keuangan negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara. IPKN dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001495.AH.01.07 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Institut Pemeriksa Keuangan Negara.

Dalam kegiatan ini dikukuhkan Dewan Pengurus IPKN yang antara lain Dewan Pembina adalah Anggota BPK yang diketuai oleh Agung Firman Sampurna, sebagai Ketua Umum Bahrullah Akbar dan sebagai Ketua Dewan Pengarah Bahtiar Arif.

Ketua BPK dalam sambutannya mengatakan bahwa Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017 mengatur bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi kemampuan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kompetensi profesional tersebut dibuktikan antara lain dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian.

Sebagai tindak lanjut atas peraturan tersebut BPK telah menyelenggarakan telah menyelenggarakan unjian sertifikasi profesi bagi pemeriksa keuangan negara di lingkungan BPK. Sebagai hasil dari sertifikasi tersebut, saat ini BPK telah memiliki 115 pemegang sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara., yang disebut dengan Certified State Finance Auditor (CSFA), dan menyandang gelar CSFA.

Penyelenggara sertifikasi profesi ini selain menilai dan memberikan pengakuan atas kompetensinya juga dalam rangka merintis pembentukan organisasi profesi pemeriksa keuangan negara. Organisasi profesi ini selain menjadi kebutuhan profesi, juga merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut mengatur bahwa BPK bertugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pemeriksa dan pembentukan organisasi profesi paling lama 5 tahun sejak peraturan ini diundangkan.

“Pembentukan organisasi profesi ini juga di bawah suatu program yang kami usung di BPK yang kami sebut dengan Accountability for All”, jelas Ketua BPK.

“BPK menyadari betul bahwasanya tidak hanya diletakan pada pengelola keuangan negara atau pemeriksa keuangan negara tetapi juga harus dijadikan sebuah budaya, oleh karena itu dibutuhkan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk mengajak seluas-luasnya elemen-elemen dalam masyarakat, khususnya elemen-elemen profesional untuk terlibat di dalam upaya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dan akuntabilitas sebagai budaya kita”, tegas Ketua BPK.

Melalui organisasi IPKN ini BPK membuka kesempatan bagi Kantor Akuntan Publik dan Aparat Pengawas Pemerintah untuk bergabung dalam rangka mendapatkan informasi, pengetahuan dan kompetensi di bidang pemeriksaan keuangan negara. Pemriksa yang menjadi anggota IPKN bukan hanya pemeriksa dari BPK, namun juga dapat dari pengawas internal dan akuntan publik yang memeriksa keuangan negara untuk dan atas nama BPK sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain peresmian IPKN, dalam keguiatan ini juga diselenggarakan Diskusi Buku “Membangun BPK Paripurna”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari 73 orang pemeriksa BPK yang memegang sertifikasi CSFA. Buku ini memuat pemikiran besar membangun BPK yang paripurna, yaitu BPK yang lengkap secara kelembagaan dan organisasi, serta berkualitas dalam pemeriksaannya. BPK yang paripurna dalam melaksanakan amanah konstitusi makin meningkat kualitas pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya, sehingga makin bermanfaat untuk memajukan negara.

Dikutip dari : https://www.bpk.go.id/news/ketua-bpk-resmikan-organisasi-profesi-pemeriksa-keuangan-negara
Sumber gambar : https://badiklatpkn.bpk.go.id/?p=12155